e-Commerce dan dilema Pajak*

Perlu kearifan dan komitmen kuat untuk bisa mengambil kebijakan terkait tarif khusus, insentif, tax holiday bahkan penghapusan pajak bagi sektor-sektor yang disepakati bersama sebagai sektor dengan dampak luas dan menaungi hajat hidup orang banyak. Bagi sektor usaha, kebijakan ini diharap bisa  menumbuhkan dan memacu pertumbuhan UKM, tech startup agar bisa semakin bersaing di pasar global. Wacana terkait PPh 22 yang akan mengenakan tarif pajak sebesar 1.5% dari setiap transaksi e-commerce dirasa membebani dan menghilangkan daya saing. Sebagian besar pelaku bisnis menilai hal ini sebagai hal yang memberatkan setelah mereka juga dibebani pajak sebesar 1 % terhitung dari pendapatan Bruto dibawah 4,8 M dalam satu tahun pajak sesuai PP no 46 tahun 2013.

Dampak lain yang bisa terjadi dari besarnya beban pajak ini adalah mundurnya bisnis platform e-commerce lokal dan membuka peluang angin segar kepada platform e-commerce yang tidak terdaftar di dalam negeri. Soal Kesetaraan perlakuan pajak terhadap pelaku usaha asing (terutama layanan over the top) yang menikmati pasar indonesia dengan memberikan kemudahan dalam registrasi NPWP (meskipun tidak memiliki badan/perwakilan di Indonesia) bagi pelaku usaha asing sebagai pintu masuk untuk penarikan PPN. Jika perusaan asing tersebut tidak/belum memiliki identitas pajak di Indonesia/NPWP maka pengguna jasa dapat dikenakan potongan harga 10 % untuk kepentingan pembayaran pajak di Indonesia.

Aturan lain yang disoroti adalah pengenaan PPn terhadap pemberian cuma-cuma dalam bisnis model e-commerce Classified Ads dirasa tidak tepat. Dasar pengenaan PPN terhadap pemberian cuma-cuma (classified Ads) sebesar 10% dari besar biaya operasional perusahaan. Dampaknya dikhawatirkan akan mematikan bisnis classified Ads yang transaksinya dilakukan secara online. IDEA berharap dilakukan review dan ditariknya Surat Edaran terkait permasalahan ini karena dirasa telah menimbulkan ketidakpastian dasar pengenaan pajak terhadap model bisnis ini.

*Dikutip dari pemaparan IDEA

 

Safe Harbor versi Indonesia?

Akhir tahun 2016 ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo mengeluarkan Surat Edaran Safe Harbor yang bertujuan untuk melindungi pemilik, pedagang dan pengguna platform  jual beli daring/online dari tuntutan Hukum. Kebijakan ini akan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kabar terakhir menyebutkan bahwa saat ini Surat Edaran Safe Harbor ini sedang disiapkan untuk “naik kelas” menjadi Peraturan Menteri yang kemungkinan besar akan dikeluarkan di akhir tahun 2017.

Beberapa hal yang disinggung dalam SE Safe Harbor salah satunya adalah bahwa Penyedia platform wajib untuk menyediakan sarana pelaporan, serta memperhatikan jangka waktu penghapusan atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang termasuk yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Sementara dari sisi pengguna diwajibkan untuk menyediakan informasi secara lengkap dan benar terhadap syarat dan kontrak produk yang dijualnya. Terkait respon dalam hal penindakan, Kementerian Kominfo akan bekerjasama dengan unit kejahatan siber Kepolisian Negara  Republik Indonesia untuk melacak dan menindak pengguna platform yang menjual produk terlarang. Untuk produk makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetik, Kominfo akan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM).

Pertanyaan lain yang muncul adalah terkait cakupan dari Pancangan Peraturan Menteri terkait Safe Harbour apakah akan mencakup semua platform yang berbasis User Generated Content (UGC) ataukah hanya akan berkonsentrasi pada bidang e-commerce saja?. Platform UCG memang sangat rentan dengan tindakan -tindakan yang terkait dengan aktifitas munculnya konten negatif dan konten yang dilarang. Fenomena ini disadari sebagai tantangan  pemerintah bersama dengan asosiasi dan segenap pelaku industri dan anggota ekosistem ekonomi digital. Karena “Content is King” ya… konten adalah raja dan tidaklah pernah mudah  mengatur raja, sepakat gaes?. Diperlukan niat baik semua pemangku kepentingan dan pertimbangan matang untuk mengakomodir berbagai kepentingan sejalan dengan arah peta jalan ekonomi digital Indonesia. Mari kita tunggu bersama sampai akhir tahun 2017 ini, salam.

 

3 Dimensi Layanan Prima dan Moments of Truth

Berikut ini cuplikan penting  3 Dimensi Layanan Prima dari paparan Bapak Ahmad Arwani Direktur Utama PT Kinerja Unggul Nusantara yang sejak 2015 telah menjadi partner dari  Blessingwhite lembaga riset, konsultan dan training dari Amerika Serikat yang mengkhususkan dari dalam Leadership Development dan  Employee Engagement .

 

Jika kehilangan kualitas dari Dimensi Personal maka satu unit layanan akan kehilangan kompetensinya dalam melayani. Jika kehilangan kualitas dari Dimensi Prosedural maka satu layanan akan kehilangan  esensi pelayanannya. Kombinasi prima ketiga Dimensi diatas akan menjamin hadirnya sebuah layanan prima.

Selain itu bisa diidentifikasi adanya 2 (dua) jenis Kebutuhan Pelanggan yaitu kebutuhan emosional dan kebutuhan praktis. Kedua jenis kebutuhan ini wajib dikelola dengan baik jika ingin menanamkan persepsi  sebuah layanan yang memuaskan/layanan prima.

Kebutuhan Emosional (Emotional Need)
¨ Dihargai,  Dipahami, Dianggap penting
¨ Keramahan, Ketepatan waktu, Kecepatan pelayanan, Pujian
¨ Kejelasan informasi

Kebutuhan Praktis (Practical Need)
¨ Informasi produk, nomor telepon, harga
¨ Kemudahan parkir, hubungan telepon, akses internet
¨ Kebersihan toilet, Mushola
¨ Ketersediaan brosur, katalog, flyer, bon, slip

Dalam tiap kesempatan adanya kontak antara pelanggan/pengguna layanan dengan penyedia layanan (melalui produk, tenaga penjualan, atau kunjungan) akan memunculkan momen dimana pelanggan mempunyai kesempatan  untuk membentuk atau mengubah kesan/persepsi  mereka tentang kualitas  suatu layanan. Serangkaian kejadian  tersebut merupakan  Moments of Truth atau momen yang sangat menentukan dan pada akhirnya akan menjadi referensi pengguna layanan dalam memberikan pendapatnya terkait kepuasan pelanggan/pengguna layanan.