Safe Harbor versi Indonesia?

Akhir tahun 2016 ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo mengeluarkan Surat Edaran Safe Harbor yang bertujuan untuk melindungi pemilik, pedagang dan pengguna platform  jual beli daring/online dari tuntutan Hukum. Kebijakan ini akan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kabar terakhir menyebutkan bahwa saat ini Surat Edaran Safe Harbor ini sedang disiapkan untuk “naik kelas” menjadi Peraturan Menteri yang kemungkinan besar akan dikeluarkan di akhir tahun 2017.

Beberapa hal yang disinggung dalam SE Safe Harbor salah satunya adalah bahwa Penyedia platform wajib untuk menyediakan sarana pelaporan, serta memperhatikan jangka waktu penghapusan atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang termasuk yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Sementara dari sisi pengguna diwajibkan untuk menyediakan informasi secara lengkap dan benar terhadap syarat dan kontrak produk yang dijualnya. Terkait respon dalam hal penindakan, Kementerian Kominfo akan bekerjasama dengan unit kejahatan siber Kepolisian Negara  Republik Indonesia untuk melacak dan menindak pengguna platform yang menjual produk terlarang. Untuk produk makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetik, Kominfo akan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM).

Pertanyaan lain yang muncul adalah terkait cakupan dari Pancangan Peraturan Menteri terkait Safe Harbour apakah akan mencakup semua platform yang berbasis User Generated Content (UGC) ataukah hanya akan berkonsentrasi pada bidang e-commerce saja?. Platform UCG memang sangat rentan dengan tindakan -tindakan yang terkait dengan aktifitas munculnya konten negatif dan konten yang dilarang. Fenomena ini disadari sebagai tantangan  pemerintah bersama dengan asosiasi dan segenap pelaku industri dan anggota ekosistem ekonomi digital. Karena “Content is King” ya… konten adalah raja dan tidaklah pernah mudah  mengatur raja, sepakat gaes?. Diperlukan niat baik semua pemangku kepentingan dan pertimbangan matang untuk mengakomodir berbagai kepentingan sejalan dengan arah peta jalan ekonomi digital Indonesia. Mari kita tunggu bersama sampai akhir tahun 2017 ini, salam.

 

Diterbitkan oleh

arisk

laki-laki, udah itu aja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *